cover
Article Per Year (5 Year)
All
Home Page
OAI Link
Editorial Team
Contact
Reviewer
Google Scholar
Contact Name
-
Contact Email
-
Phone
-
Journal Mail Official
-
Editorial Address
-
Location
Kota denpasar,
Bali
INDONESIA
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum
Published by Universitas Udayana
ISSN : -     EISSN : 23030585     DOI : -
Core Subject : Social,
Law, Crime, Criminology & Criminal Justice
E-Journal Kertha Negara merupakan jurnal elektronik yang dimiliki oleh Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Udayana. Materi muatan jurnal ini memfokuskan diri pada tulisan-tulisan ilmiah menyangkut konsentrasi Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara, dan Hukum Internasional. Secara spesifik, topik-topik yang menjadi tema sentral jurnal ini meliputi antara lain: Good Governance, Hukum Pertanahan, Hukum Perpajakan, Hukum Keuangan Daerah, Hukum Pemerintahan Daerah, Hukum Kepariwisataan, Hukum Hak Asasi Manusia, Hukum Konstitusi, Hukum Perundang-Undangan, Hukum dan Kebijakan Publik, Hukum Laut Internasional, Hukum Perdata Internasional, Hukum Perjanjian Internasional dan Hukum Humaniter.
Arjuna Subject : -
Articles 7 Documents
 1 
Search results for , issue "Vol 9 No 2 (2021)" : 7 Documents clear
Tanggung Jawab Hukum Perusahaan Pialang Berjangka Terhadap Nasabah I Putu Angga Suwidya Putra; Desak Putu Dewi Kasih
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Penulisan artikel ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan mengenai tanggung jawab hukum perusahaan pialang berjangka pada para nasabahnya. Artikel ini menerapkan metode penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang didasari pendekatan bahan hukum, secara primer maupun sekunder. Hasil menunjukan kegiatan investasi berjangka komoditi selalu memiliki resiko kerugian serta potensi keuntungan perdagangan dengan jangka komoditi adalah bentuk investasi dengan potensi keuntungan dan resiko tinggi. Oleh sebab itu, untuk melindungi hak – hak dari para nasabah dari tindakan pelanggaran aturan yang diterapkan oleh perusahaan pialang berjangka, Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditas (Bappebti) sebagai badan pengawas perdagangan dengan jangka komoditi dengan aktif merumuskan bermacam regulasi serta peraturan guna menjaga kepentingan tiap pihak pada kegiatan perdagangan dengan jangka serta komoditi, melalui kewenangan yang diberi pada bappebti, masyarakat ataupun nasabah mendapat perlindungan yang represif serta preventif. Kata Kunci: Tanggung Jawab, Pialang Berjangka, Investasi, Nasabah ABSTRACT The purpose of writing this article is to find out the arrangements regarding the legal liability of a futures brokerage firm to its customers. This article applies a normative legal research method, namely research based on a legal material approach, both primary and secondary. The results show that trading with the commodity term is a form of investment with high potential returns and risks. Therefore, to protect the rights of customers from violating the rules applied by the futures brokerage company, the Commodity Futures Trading Supervisory Agency (Bappebti) as a commodity-term trade supervisory body actively formulates various regulations and regulations to protect the interests of each party. In trading activities with terms and commodities, through the authority given to Bappebti, the public or customers receive repressive and preventive protection. Key Words: Responsibilities, Futures Brokers, Investments, Customers
Analisis Terhadap Potensi Maladministrasi Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Selama Pandemi Covid-19 Ni Made Kitty Putri Suari; Ni Putu Niti Suari Giri
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari studi ini yakni untuk dapat meninjau Bantuan Langsung Tunai Dana Desa dari perspektif Hukum Administrasi Negara dan mengetahui potensi maladministrasi yang terjadi dalam kebijakan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa. Studi ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan dan menggunakan jenis pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil studi ini menunjukkan terdapat beberapa potensi maladministrasi dalam pemberlakuan program Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, yaitu (1) jumlah desa yang belum memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagai penyalur informasi yang cukup masih banyak, (2) belum adanya pengaturan mekanisme pengawasan yang jelas terhadap penyaluran Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, dan (3) tidak adanya kewenangan pemerintah desa dalam penentuan besaran atau bentuk bantuan yang sesuai dengan kebutuhan desa. Kata Kunci: Maladministrasi, Bantuan Langsung Tunai, Dana Desa ABSTRACT The purpose of this study is to be able to review the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa from the perspective of State Administration Law and to find out the potential maladministration that occurs in the Bantuan Langsung Tunai Dana Desa policy. This study uses a normative juridical research method by examining library materials and using statutory and conceptual approaches. The results of this study indicate that there are several potential for maladministration in the implementation of the Bantuan Langsung Tunai -Dana Desa program, namely (1) the number of villages that do not yet have sufficient Information and Documentation Management Officers (PPIDs) as information channels, (2) it is clear about the distribution of Bantuan Langsung Tunai-Dana Desa, and (3) there is no authority from the village government in determining the amount or form of assistance according to village needs. Keywords: Maladministration, Direct Cash Assistance, Village Fund
Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia I Gusti Agung Gede Asmara Putra; A.A. Ngurah Wirasila
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Abstrak Penelitian ini berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Delik Santet Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia. Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan budaya yang beraneka ragam, kehidupan spiritual di Indonesia sangat kental membuat orang-orang dibeberapa daerah memiliki kepercayaan atau bahkan kemampuan untuk melihat hal-hal yang bersifat gaib atau mempelajari ilmu sihir dimana salah satunya adalah ilmu santet. Untuk meminimalisir terjadinya perbuatan santet dikalangan masyarakat, dan mencegah terjadinya tindakan main hakim sendiri kepada seseorang yang dituduh sebagai pelaku santet, perlu adanya kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana santet dan kebijakan hukum pidana mempunyai peran penting karena KUHP yang kita adopsi dari kolonial Belanda tidak mengatur masalah santet. Tujuan adanya penelitian ini yaitu untuk mengetahui tentang konsep delik santet menurut hukum positif di Indonesia dan untuk mengetahui pengaturan delik santet di masa mendatang dalam RUU-KUHP. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah metode penelitian hukum normatif atau juga disebut sebagai penelitian hukum doktrinal yang bersumber dari bahan hukum kepustakaan. Dalam ketentuan hukum pidana di Indonesia, kriminalisasi terhadap perbuatan mistis datur dalam Pasal 545 KUHP sampai Pasal 547 KUHP. Dalam perkembangan pembaruan hukum pidana, kriminalisasi terhadap delik santet menjadi agenda tarik ulur dalam Rancangan KUHP. Ketentuan pidana mengenai santet telah dikonsepkan dalam Rancangan KUHP dari tahun 1993 hingga tahun 2019 dengan mengalami beberapa perubahan. Kata Kunci: Tinjauan Yuridis, Delik Santet, Pembaharuan Hukum Pidana Abstract This research is entitled Juridical Review of the Offense of Santet in the Perspective of Criminal Law Reform in Indonesia. Indonesia is a country that is well known for its diverse cultures, spiritual life in Indonesia is very thick, making people in several regions have the belief or even the ability to see magical things or study magic, one of which is known with witchcraft. To minimize the occurrence of witchcraft in the community, and prevent the occurrence of vigilante actions against someone accused of witchcraft, it is necessary to have a criminal law policy against witchcraft. And criminal law policy has an important role because the Criminal Code we adopted from the Dutch colonialism does not regulate the problem. witchcraft. The purpose of this research is to find out about the concept of witchcraft offenses according to positive law in Indonesia and to find out the arrangements for witchcraft offenses in the future in the Draft Criminal Code. The research method used in this research is normative legal research method or also known as doctrinal legal research which is sourced from literature law. In the provisions of criminal law in Indonesia, the criminalization of mystical acts is stipulated in Article 545 of the Criminal Code to Article 547 of the Criminal Code. In the development of criminal law reform, the criminalization of witchcraft offenses has become a tug-of-war agenda in the Draft Criminal Code. Criminal provisions regarding witchcraft have been drafted in the Draft Criminal Code from 1993 to 2019 with several changes. Keywords: Judicial Review, Offense of Santet, Criminal Law Reform
Perlindungan Hukum Terhadap Mitra Gojek Atas Tindakan Konsumen yang Melakukan Orderan Fiktif Go-Shop Putu Mahendra Wijaya; Ida Ayu Sukihana
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dalam penelitian ini yaitu untuk memberikan informasi tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dan mengetahui bagaimana pertanggung jawaban PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif. Dalam penelitian jurnal ini menggunakan salah satu jenis penelitian yaitu penelitian normatif yang mengkaji PerUU dan bahan literatur yang berkaitan dengan pokok bahasan. Hasil studi ini menunjukkan bahwa : pertama, perlndungan hukum terhadap mitra GOJEK atas tindakan konsumen yang melakukan orderan fiktif Go-Shop dapat mengacu pada pasal 1267 KUHPerdata dan konsumen melanggar pasal 5 point (b) UUPK. Kedua, pertanggungjawaban perusahaan PT. GOJEK Indonesia ketika mitra GOJEK mendapatkan orderan fiktif, mengingat bahwa klausula perjanjian elektronik (e-contract) yang sudah dibuat oleh perusahaan PT. GOJEK Indonesia, AKAB, dan calon mitra GOJEK terdapat klausul eksonerasi yang dapat diartikan bahwa lepasnya pertanggungjawaban dari pihak PT. GOJEK Indonesia dan AKAB saat mitra GOJEK mengalami kerugian. Selain itu, klausula-klausula dalam perjanjian tersebut sebenarnya dilarang oleh UUPK, sehingga dengan permasalahan ini terdapat kekosongan norma maupun ketidakpastian hukum terhadap mitra GOJEK yang mengalami orderan fiktif atas tindakan konsumen. Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Mitra GOJEK, Orderan Fiktif. ABSTRACT The purpose of this research is to provide information about the legal protection of GOJEK partners for actions of consumers who make fictitious Go-Shop orders and to find out how responsible PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners receive fictitious orders. This jurnal research used one of the research type, specifically normative research which examines the legislation and literature materials related to the topic. The results of this study indicates: first, the legal protection of GOJEK partners for the actions of consumers who carry out fictitious Go-Shop orders refer to Article 1267 of the KUHPerdata and consumers violate Article 5 point (b) of the UUPK. Second, the corporate responsibility of PT. GOJEK Indonesia when GOJEK partners get fictitious orders, given that the electronic agreement clause (e-contract) which has been made by the company PT. GOJEK Indonesia, AKAB, and prospective GOJEK partners have an exoneration clause which means that the release of responsibility from PT. GOJEK Indonesia and AKAB when GOJEK partners suffered losses. In addition, the clause in the agreement are actually prohibited by the UUPK, thus this problem there is a vacuum of norms and legal uncertaintly for GOJEK partners who experience fictitious orders for consumers actions. Keywords : Legal Protection, GOJEK Partners, Fictitious Orders.
Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Online Melalui Media Facebook Anak Agung Hari Narayana; Dewa Gde Rudy
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Dewasa ini telah terjadi perkembangan teknologi di dalam dunia perdagangan, diantaranya yaitu perdagangan melalui media online atau transaksi jual beli online. Aplikasi Facebook merupakan aplikasi yang sering digunakan untuk melakukan transaksi jual beli secara online. Transaksi online ini memudahkan pihak-pihak yang bersangkutan untuk melakukan transaksi karena transaksi ini dapat dilakukan dimana saja tanpa bertemu langsung. Meski demikian transaksi online ini juga memiliki kekurangan, mengingat pihak-pihak yang bersangkutan tidak dapat bertatap muka langsung sehingga dapat terjadi penipuan didalam transaksi tersebut. Dalam penulisan jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum pada konsumen dalam melaksanakan transaksi online menggunakan media facebook serta bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan konsumen jika dirugikan dalam transaksi online melalui media facebook. Metode penulisan dalam jurnal ini menggunakan metode penulisan normatif yaitu penulisan yang dilakukan dengan cara menelaah pustaka dan ditujukan kepada peraturan undang-undang. Hasil yang dicapai dari penulisan ini adalah mengetahui perlindungan konsumen yang terdapat pada undang-undang perlindungan konsumen dan undang-undang ITE dan upaya hukum yang dapat di tempuh konsumen Jika terjadi sengketa dalam transaksi online yaitu dapat melakukan penyelesaian sengketa melalui pengadilan dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Undang-Undang yang dapat menjadi payung hukum terhadap konsumen dalam transaksi online adalah UUPK dan UU ITE. Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Transaksi Online, Facebook. ABSTRAK Today there have been technological developments in the world of commerce, including trading through online media or online buying and selling transactions. The Facebook application is an application that is often used to make buying and selling transactions online. This online transaction makes it easier for the parties concerned to make transactions because these transactions can be done anywhere without meeting in person. However, this online transaction also has shortcomings, considering that the parties concerned cannot meet face to face so that fraud can occur in the transaction. In writing this journal, the aim is to find out how legal protection for consumers in carrying out online transactions using Facebook as well as how the legal remedies that consumers can take if they are harmed in online transactions through Facebook media. The method of writing in this journal uses the normative writing method, namely writing that is done by reviewing the literature and is aimed at statutory regulations. The results achieved from this writing are knowing the consumer protection contained in the consumer protection law and the ITE law and legal remedies that consumers can take. If a dispute occurs in an online transaction, that is, it can resolve disputes through courts and resolve disputes outside the court. Laws that can become the legal umbrella for consumers in online transactions are the UUPK and UU ITE. Keywords: Consumer Protection, Online Transactions, Facebook.
Hukuman Mati dan Euthanasia dalam Perspektif Hak Asasi Manusia dan Peraturan Perundang-Undangan I Gede Agus Pande Wijaya; I Gusti Ngurah Parwata
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Tujuan dari penulisan jurnal ini yaitu untuk mengetahui peraturan perundang-undangan mengenai hukuman mati dan eutanasia di dalam hukum positif Indonesia serta membandingkan antara hukuman mati dengan eutanasia dalam sudut pandang Hak Asasi Manusia. Dalam penulisannya menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan teknik deskriptif melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa hukuman mati dalam peraturan perundang-undangan bukan merupakan pelanggaran hak untuk hidup dengan adanya Putusan Mahkamah Kontistusi, sedangkan eutanasia masih merupakan pelanggaran terhadap hak untuk hidup pasien. Walaupun eutanasia yang dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia belum mengatur secara jelas mengenai hal tersebut, tetapi untuk dokter dan keluarga pasien dapat dikenakan Pasal 344, Pasal 340, Pasal 304 jo Pasal 306 ayat (2) jika melakukan eutanasia aktif dan pasif. Diharapkan sebuah aturan yang jelas mengenai eutanasia yang dapat menjadi acuan tentang tindakan medis yang mana saja yang merupakan eutanasia. Kata Kunci: Eutanasia, Hak Asasi Manusia, Hukuman Mati ABSTRACT The purpose of writing this journal are to find out the laws and regulations regarding the death penalty and eutanasia in Indonesian positive law and to compare the death penalty with eutanasia from human rights perspective. This journal is written using normative legal research methods with descriptive techniques through a statutory approach and a conceptual approach. Based on the research, the laws and regulations show that the death penalty is not a violation of the right to life with the Constitutional Court Decision, while eutanasia is still a violation of the patient's right to life. Although eutanasia, which is in the laws and regulations in Indonesia, does not clearly regulate this matter, but doctors and patients' families can be subject to Article 344, Article 340, Article 304 in conjunction with Article 306 paragraph (2) if active and passive eutanasia is carried out. So it is hoped that a clear rule regarding eutanasia can be a reference for which medical actions are eutanasia. Key Words: Euthanasia, Human Rights, Death Penalty
Produk Hukum Pemerintah Daerah Bali Terkait Perlindungan Lingkungan Hidup Dalam Kegiatan Kepariwisataan I Putu Soni Maaiwa Kusuma; I Ketut Sudiarta
Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum Vol 9 No 2 (2021)
Publisher : Kertha Negara : Journal Ilmu Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

ABSTRAK Pembuatan karya ilmiah berupa jurnal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimanakah hubungan dari kegiatan pariwisata terhadap lingkungan serta mengidentifikasi regulasi kepariwisataan yang dibuat oleh pemerintah Bali apakah dalam pembuatan regulasi tersebut tetap memperhatikan unsur lingkungan hidup. Pada jurnal ilmiah ini penulis mepergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan data sekunder yang berasal dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer diperoleh pada produk hukum pemerintah daerah Bali terkait pengaturan tentang kepariwisataan. Hasil penelitian menunjukan bahwa pada produk hukum Pemerintah Daerah Bali terkait periwisata yakni Peraturan Gubernur Nomor 58 Tahun 2012, dan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2012 didalamnya mengatur perihal yang menyangkut pemeliharaan dan pemerhatian atas lingkungan hidup pada kegiatan kepariwisataan. Kata Kunci: Pariwisata, Lingkungan, Peraturan Daerah ABSTRACT Making scientific papers in the form of this journal aims to find out how the relationship of tourism activities to the environment and to identify the tourism regulations made by the Bali government whether in making these regulations still pay attention to environmental elements. In this scientific journal, the authors use normative legal research methods by using secondary data derived from primary legal materials and secondary legal materials. Primary legal materials are obtained from the legal products of the Bali local government related to regulations on tourism. The results showed that the legal products of the Bali Regional Government related to tourism, namely Governor Regulation Number 58 of 2012, and Regional Regulation Number 2 of 2012 in which regulate matters concerning the maintenance and attention to the environment in tourism activities. Keywords: Tourism, Environment, Local Regulation

Page 1 of 1 | Total Record : 7

 1 

Filter by Year

2021 2021


Reset
Filter By Issues
All Issue Vol 11 No 6 (2023) Vol 11 No 5 (2023) Vol 11 No 4 (2023) Vol 11 No 3 (2023) Vol 11 No 2 (2023) Vol 11 No 1 (2023) Vol 10 No 12 (2022) Vol 10 No 11 (2022) Vol 10 No 10 (2022) Vol 10 No 9 (2022) Vol 10 No 8 (2022) Vol 10 No 7 (2022) Vol 10 No 6 (2022) Vol 10 No 5 (2022) Vol 10 No 4 (2022) Vol 10 No 3 (2022) Vol 10 No 2 (2022) Vol 10 No 1 (2022) Vol 9 No 12 (2021) Vol 9 No 11 (2021) Vol 9 No 10 (2021) Vol 9 No 9 (2021) Vol 9 No 8 (2021) Vol 9 No 7 (2021) Vol 9 No 6 (2021) Vol 9 No 5 (2021) Vol 9 No 4 (2021) Vol 9 No 3 (2021) Vol 9 No 2 (2021) Vol 9 No 1 (2021) Vol 8 No 12 (2020) Vol 8 No 11 (2020) Vol 8 No 10 (2020) Vol 8 No 9 (2020) Vol 8 No 8 (2020) Vol 8 No 7 (2020) Vol 8 No 6 (2020) Vol 8 No 5 (2020) Vol 8 No 4 (2020) Vol 8 No 3 (2020) Vol 8 No 2 (2020) Vol 7 No 12 (2019) Vol 7 No 11 (2019) Vol 7 No 10 (2019) Vol 8 No 1 (2019) Vol 7 No 9 (2019) Vol 7 No 8 (2019) Vol 7 No 7 (2019) Vol 7 No 6 (2019) Vol 7 No 5 (2019) Vol 7 No 4 (2019) Vol 7 No 3 (2019) Vol 7 No 2 (2019) Vol. 06, No. 05, November 2018 Vo. 06, No. 04, Agustus 2018 Vol. 06, No. 03, Mei 2018 Vol. 06, No. 02, Maret 2018 Vol. 06, No. 01, Januari 2018 Vol 7 No 1 (2018) Vol 05, No. 05, Desember 2017 Vol. 05, No. 04, Oktober 2017 Vol. 05, No. 03, Jun 2017 Vol. 05, No. 02, April 2017 Vol. 05, No. 01, Januari 2017 Vol. 04, No. 06, Oktober 2016 Vol. 04, No. 05, Juli 2016 Vol. 04, No. 04, Juni 2016 Vol. 04, No. 03, April 2016 Vol. 04, No. 02, Februari 2016 Vol. 04, No. 01, Februari 2016 Vol. 03, No. 03, September 2015 Vol. 03, No. 02, Mei 2015 Vol. 03, No. 01, Februari 2015 Vol. 02, No. 05, Oktober 2014 Vol. 02, No. 04, Juni 2014 Vol. 02, No. 03, Mei 2014 Vol. 02, No. 02, Februari 2014 Vol. 02, No. 01, Januari 2014 Vol. 01, No. 07, November 2013 Vol. 01, No. 06, September 2013 Vol. 01, No. 05, Juli 2013 Vol. 01, No. 04, Juni 2013 Vol. 01, No. 03, Mei 2013 Vol. 01, no. 01, Maret 2013 More Issue